Widerstand gegen Anbau von Genpflanzen in der EU wächst

In der Europäischen Union nimmt der Widerstand gegen den Anbau von Genpflanzen weiter zu. Die italienische Regierung fordert die EU-Kommission auf, die Anbauzulassung für den Genmais MON810 in der Europäischen Union nicht zu erneuern, wie aus einem der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel vorliegenden Schreiben von Gesundheitsminister Renato Balduzzi hervorgeht. Die Regierung begründet ihre Forderung nach einem Anbauverbot in der gesamten EU mit "Gefahren für die Umwelt". In der Europäischen Union sind der Genmais MON810 des US-Agrarkonzerns Monsanto und die Kartoffel Amflora des deutschen Unternehmens BASF für den Anbau zugelassen. Weitere Genpflanzen sind zur Verarbeitung in Futter- und Lebensmitteln erlaubt. Die Widerstände gegen den Anbau von Genpflanzen sind in der EU jedoch groß. BASF kündigte daher im Januar an, sich nicht mehr um die Zulassung weiterer Genkartoffeln zu bemühen. Amflora war 2010 nach einem 13-jährigen Verfahren in der EU für den Anbau zugelassen worden. Wegen starker Proteste wird sie aber kaum angebaut. Der Anbau von MON810 wurde in der EU 1998 für zehn Jahre erlaubt. Wegen der kritischen Haltung mehrerer EU-Länder gibt es bisher noch keine Einigung über eine Neuzulassung - der Anbau bleibt jedoch bis zu einer endgültigen Entscheidung erlaubt. Deutschland und sieben weitere EU-Länder haben den Anbau der Pflanze auf ihrem Gebiet jedoch verboten. Zuletzt hatte sich im Januar Polen dieser Gruppe angeschlossen, die durch den Brief der italienischen Regierung an die EU-Kommission nun weiter gestärkt wird.

 

Continue reading →

FW: Pengacara Anas Minta Salinan Putusan Komite Etik

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 14:16
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Pengacara Anas Minta Salinan Putusan Komite Etik

 

View article...

Continue reading →

FW: RUU Ormas Sarat Kepentingan Politis

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 16:41
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Din: RUU Ormas Sarat Kepentingan Politis

 

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang kini memasuki tahap final pembahasan di DPR itu mengandung muatan politis dan memiliki nuansa yang kuat menjadi alat legitimasi politik bagi pemerintah. "RUU Ormas diskriminatif, karena menjadikan peran parpol sebagai panglima. RUU ini hanya diberlakukan bagi ormas yang bukan underbow parpol. Ini orientasi yang tidak sehat dalam membangun demokrasi," katanya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis. Menurut dia, jika RUU Ormas itu disahkan, maka tak akan menyentuh kepada ormas yang berada di sayap partai, sehingga dapat melemahkan eksistensi masyarakat sipil dan potensial menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol. Selain itu, RUU Ormas dinilai akan menjadi alat represi dan rezim otoriter karena memberikan otoritas yang kuat kepada pemerintah dan membuka jalan bagi kembalinya rezim pemerintahan yang represif dan menindas kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta melemahkan peran masyarakat sipil sebagai kekuatan kontrol pemerintahan dan penegakan hukum. "RUU Ormas sebaiknya dihentikan sementara dan ditransformasikan dengan RUU Perkumpulan. Ini jauh lebih baik, karena RUU Perkumpulan cantolannya lebih jelas yakni UUD 1945. Kalau RUU Ormas tetap disahkan merupakan bukti arogansi DPR dan pemerintah," katanya. Soal aturan transparansi, kata dia, ormas tak menolak asalkan aturan itu tidak sepihak untuk ormas saja. "Masa ormas saja yang dituntut untuk transparan, tetapi parpol tidak. Lembaga negara yang mendapatkan bantuan asing juga tidak jelas dan tidak transparan. Saya kira bukan karena transparan. Toh kami terbuka untuk diaudit," katanya. Ia mengatakan pihaknya tahu banyak dana yang mengalir ke parpol tetapi tidak transparan. "Ketidakadilan semacam ini tidak boleh dan tidak baik," ujarnya. Untuk menolak RUU Ormas itu, lanjut Din, puluhan ormas merapatkan barisan dengan membentuk Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, di antaranya, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Umat Islam (PUI), Setara Institute, dan lainnya. Sementara dari Setara Institute Romo Benny Susetyo mengaku jika RUU Ormas ini tidak ditolak, maka masyarakat akan dirugikan oleh parpol. "RUU ini dapat melemahkan eksistensi masyarakat sipil dan potensial menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol," katanya. Menurut dia, RUU itu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 memasung kebebasan berserikat. "Pemasungan itu ditunjukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan pendirian, perizinan dan hal-hal yang bersifat internal seperti AD/ART dan kewajiban pendaftaran bagi seluruh ormas yang ada," katanya.(tp)

View article...

Continue reading →

FW: Warga Minta Akses Jalan, Jebol Tembok SD Cililitan

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 15:41
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Warga Minta Akses Jalan, Jebol Tembok SD Cililitan  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok warga menjebol tembok Sekolah Dasar Negeri Cililitan 01 Pagi, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahkan, mereka sebenarnya berencana membongkar plang papan SD dan pos satpam. Namun, aksi itu sempat dihalang-halangi oleh orang tua murid. "Menuntut sekolah menyediakan jalan ke tanah kami," kata Muhammad Nasir, salah satu perwakilan kelompok, di lokasi kejadian pada Kamis, 4 April 2013. Nasir, yang juga keponakan pemilik tanah, menuding sekolah menutup akses jalan ke tanah tersebut. Akar permasalahnnya adalah sebidang tanah seluas 780 meter persegi yang bersebelahan dengan sekolah. Nasir mengklaim tanah tersebut milik keluarganya. Tanah dibeli pada 1980 atas nama Masani Rizal. Belakangan pemilik mempermasalahkan karena adanya tembok keliling yang memagari tanah. Selain itu, sekolah juga membangun gerbang untuk masuk. »Akses kami ke tanah susah," katanya. Dari pengamatan Tempo, untuk menuju tanah tersebut memang musti melalui jalan sekolah karena tanah ini terletak di tengah sekolah. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Kramat Jati Supriyadi mengatakan sebenarnya sudah ada mediasi. ”Tiga bulan lalu kami adakan pertemuan," katanya. Hasilnya, Supriyadi mengatakan pemilik tanah diminta mengajukan gugatan ke pengadilan jika pemilik menuntut ada akses jalan. Alasannya, kata dia, tanah sekolah tersebut milik pemerintah daerah sehingga tentu tidak bisa menyediakan permintaan warga. (Baca: Lahan Bermasalah, Belasan SD Tangerang Rawan Segel)  Menurut Supriyadi, sebenarnya ada jalan akses menuju ke tanah tersebut, tetapi letaknya harus memutari sekolah. Bahkan, Supriyadi mengatakan, Masani tidak pernah mempermasalahkan urusan akses jalan ini. Dalam sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada 2011 tersebut dijelaskan akses jalan dan pagar memang masuk lingkungan sekolah. Pagar keliling tersebut juga merupakan kewenangan sekolah sebab menjadi batas sekolah dengan pemukiman warga. Kepala SD Negeri Cililitan 01 Pagi, Mihati Halim, akan melaporkan penjebolan tembok ke polisi. "Kami khawatir keselamatan murid juga," katanya. Bahkan, menurut Mihati, tembok tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Jadi, kata dia, aneh ketika baru belakangan diributkan sampai berujung perusakan. (Baca juga: Sengketa Lahan, Halaman Sekolah Dipagari Seng) SYAILENDRA

View article...

Continue reading →

FW: Biaya Formulir Masuk PTN 2013 Naik

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 15:40
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Biaya Formulir Masuk PTN 2013 Naik  

 

TEMPO.CO, Bandung - Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 menaikkan biaya ujian sebesar Rp 25 ribu. Selain itu, istilah jurusan seperti IPA, IPS, dan IPC juga diganti dengan nama baru. Pendaftaran SBMPTN secara online akan dibuka mulai 13 Mei hingga 7 Juni 2013. Namun pengisian formulir pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai 30 April nanti. Menurut Ketua SBMPTN Panitia Lokal Bandung, Furqon, biaya seleksi kelompok ujian sains dan teknologi (saintek) dan sosial hukum (soshum) kini Rp 175 ribu. Sedangkan biaya seleksi kelompok ujian campuran Rp 200 ribu. Adapun biaya ujian keterampilan, seperti untuk jurusan pendidikan olahraga dan seni, sebesar Rp 150 ribu per jenis ujian. "Kenaikan biaya karena subsidi dari pemerintah kini sudah tidak ada lagi," katanya saat tanya-jawab dengan wartawan soal SBMPTN di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis, 4 April 2013. Biaya seleksi itu nantinya hanya bisa dibayarkan ke Bank Mandiri. Panitia juga memakai nama baru untuk kelompok ujian. Kelompok IPS kini dinamakan sosial hukum (soshum), kelompok IPA menjadi sains dan teknologi (saintek), sementara kelompok IPC berganti nama menjadi campuran. "Perubahan nama kelompok itu terkait jenis program studi di perguruan tinggi, jadi tidak lagi memakai pola penjurusan di SMA," ujar Furqon. Menurut Sekretaris SBMPTN Panitia Lokal Bandung, Asep Gana Suganda, total kuota pendaftar diperkirakan 40 ribu orang. Sebanyak 14.500 orang untuk kelompok ujian saintek, soshum 15 ribu orang, dan campuran 10.500 peserta. Seluruh ruangan yang disiapkan mencapai 2.000 kelas dengan tenaga pengawas 4.000 orang. SBMPTN merupakan satu dari 3-5 jalur masuk ke kampus negeri. Ujiannya dilakukan serentak secara tertulis pada 18-19 Juni 2013. Tesnya berupa potensi akademik, kemampuan dasar umum, dan kemampuan dasar saintek atau sosial hukum. Ujian keterampilan digelar 20-21 Juni 2013. ANWAR SISWADI Baca juga Video Polantas-Bule 'Damai' Beredar di Youtube Wawancara Abraham Samad, Janji Lebih Galak Pembocor Sprindik Anas Sekretaris Ketua KPK Kejanggalan Video Damai 'Polisi'-Bule di Youtube Video Youtube: 'Damai', 'Polisi' Traktir Bule Bir     Topik terhangat:   Partai Demokrat | Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman|Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

View article...

Continue reading →

FW: Konvoi Bendera Aceh Dihadang TNI dan Polisi

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 13:48
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Konvoi Bendera Aceh Dihadang TNI dan Polisi  

 

View article...

Continue reading →

FW: Presiden Diminta Bubarkan Tim Investigasi TNI

 

 

Feed: newsindonesiatoday.blogspot.com
Posted on: Thursday, April 04, 2013 15:41
Author: newsindonesiatoday.blogspot.com
Subject: Presiden Diminta Bubarkan Tim Investigasi TNI  

 

TEMPO.CO, Kupang - Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKUB) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan tim investigasi TNI yang sedang mengusut kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. "Kami minta Presiden bubarkan tim investigasi TNI karena tidak independen dan objektif. Mengapa harus TNI yang melakukan investigasi," kata Ketua FKUB NTT Romo Agus Pareira kepada Tempo, Kamis, 4 April 2013. Pernyataan itu disampaikan FKUB usai menggelar pertemuan dengan keluarga korban penyerangan LP Cebongan. Pertemuan juga dihadiri lima tokoh agama di NTT. "Keluarga LP Cebongan menuntut keterlibatan FKUB untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut secara tuntas,” ujar Romo Agus. Romo Agus menegaskan, FKUB juga meminta Presiden SBY untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY untuk mengungkap pelaku maupun dalang di balik kasus yang melanggar perikemanusiaan itu. FKUB juga mendesak Gubernur dan DPRD NTT segera membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan kasus ini. "Pemerintah daerah harus membantu memulihkan tekanan terhadap warga NTT di Yogyakarta," ucap Romo Agus. Menurut Romo Agus, aksi sweeping terhadap warga NTT di Yogyakarta masih terus berlangsung. Ini merupakan tindakan represif yang bisa menimbulkan ancaman secara fisik dan psikis sehingga warga NTT di Yogyakarta tidak bisa beraktivitas. "Kami menyesalkan aksi sweeping itu karena mengancam warga NTT di sana (Yogyakarta)," tuturnya. Kasus LP Cebongan, menurut Romo Agus, adalah kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembantaian terhadap empat anak NTT yang ditahan di LP tersebut. "Pihak keluarga juga kecewa karena opini yang dibentuk justru menyudutkan korban," katanya. Perhatian warga NTT terhadap kasus tersebut juga mulai menurun yang diduga akibat opini buruk terhadap para korban. Padahal, pada awal kejadian hingga penjemputan jenazah para korban dihadiri ribuan orang. "Keluarga takut isunya akan hilang karena ada isu baru yang muncul. Maka kami mendorong agar kasus ini tetap jadi perhatian serius," ujar Romo Agus. Empat putra NTT, yakni Deky Sahetapi, Dedi Chandragalaja, Adi Rohi Riwu, dan Juan Manbait menjadi korban penembakan di LP Cebongan. Keempatnya ditahan di LP tersebut karena diduga terlibat pembunuhan terhadap anggota Kopasus di Hugo's Kafe. YOHANES SEO

View article...

Continue reading →